Dashboard UPT Perpustakaan

Buku "Pengantar Geografi Tumbuhan dan Beberapa Ilmu Serumpun" adalah karya klasik karya Nicholas Polunin, yang diterjemahkan oleh Gembong Tjitrosoepomo. Buku ini mengkaji botani, ekologi tumbuhan, dan biogeografi, serta mengeksplorasi hubungan antara faktor lingkungan fisik dan distribusi vegetasi di bumi.

Buku "Pengantar Geografi Tumbuhan dan Beberapa Ilmu Serumpun" adalah karya klasik karya Nicholas Polunin, yang diterjemahkan oleh Gembong Tjitrosoepomo. Buku ini mengkaji botani, ekologi tumbuhan, dan biogeografi, serta mengeksplorasi hubungan antara faktor lingkungan fisik dan distribusi vegetasi di bumi.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi, juga berwenang menyelenggarakan peradilan konstitusi atau pengadilan konstitusi (constitutional court). Mahkamah Konstitusi bukan organ undang-undang, melainkan organ Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi yang menyidangkan perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya, apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan dan/atau membatalkannya sesuai permohonan.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi, juga berwenang menyelenggarakan peradilan konstitusi atau pengadilan konstitusi (constitutional court). Mahkamah Konstitusi bukan organ undang-undang, melainkan organ Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi yang menyidangkan perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya, apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan dan/atau membatalkannya sesuai permohonan.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi, juga berwenang menyelenggarakan peradilan konstitusi atau pengadilan konstitusi (constitutional court). Mahkamah Konstitusi bukan organ undang-undang, melainkan organ Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi yang menyidangkan perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya, apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan dan/atau membatalkannya sesuai permohonan.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi, juga berwenang menyelenggarakan peradilan konstitusi atau pengadilan konstitusi (constitutional court). Mahkamah Konstitusi bukan organ undang-undang, melainkan organ Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi yang menyidangkan perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya, apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan dan/atau membatalkannya sesuai permohonan.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi, juga berwenang menyelenggarakan peradilan konstitusi atau pengadilan konstitusi (constitutional court). Mahkamah Konstitusi bukan organ undang-undang, melainkan organ Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi yang menyidangkan perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya, apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan dan/atau membatalkannya sesuai permohonan.

Buku ini memperjelas posisi hukum sebagai hukum yang tidak tertulis,tapi masih digunakan di wilayah NKRI ,meskipun didalam UUD 1945 ,tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur adat ,peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat tetap ditegaskan dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3.dalam pasal ini ,negara mengakui dan menghargai hukum adat serta hak hak nya.

Buku ini memperjelas posisi hukum sebagai hukum yang tidak tertulis,tapi masih digunakan di wilayah NKRI ,meskipun didalam UUD 1945 ,tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur adat ,peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat tetap ditegaskan dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3.dalam pasal ini ,negara mengakui dan menghargai hukum adat serta hak hak nya.

Buku ini memperjelas posisi hukum sebagai hukum yang tidak tertulis,tapi masih digunakan di wilayah NKRI ,meskipun didalam UUD 1945 ,tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur adat ,peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat tetap ditegaskan dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3.dalam pasal ini ,negara mengakui dan menghargai hukum adat serta hak hak nya.

Buku ini memperjelas posisi hukum sebagai hukum yang tidak tertulis,tapi masih digunakan di wilayah NKRI ,meskipun didalam UUD 1945 ,tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur adat ,peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat tetap ditegaskan dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3.dalam pasal ini ,negara mengakui dan menghargai hukum adat serta hak hak nya.

Buku ini memperjelas posisi hukum sebagai hukum yang tidak tertulis,tapi masih digunakan di wilayah NKRI ,meskipun didalam UUD 1945 ,tidak terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur adat ,peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat tetap ditegaskan dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3.dalam pasal ini ,negara mengakui dan menghargai hukum adat serta hak hak nya.

Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakat pun berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakat pun berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakat pun berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.