Dashboard UPT Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU 30/1999) mengatur penyelesaian sengketa di Indonesia melalui dua jalur utama: Arbitrase (penyelesaian di luar pengadilan oleh arbiter dengan putusan final mengikat) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dll., yang mengedepankan kesepakatan para pihak dengan cepat dan efisien, menggantikan peraturan lama dan membuka ruang bagi penyelesaian sengketa perdata secara mandiri di luar litigasi pengadilan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terhimpunnya hak cipta, paten dan merek dalam perundang-undangan akan memberi kemudahan dalam menemukan peraturan perundang-undangan dan memberi gambaran pesatnya perkembangan hukum di bidang Hak Milik Intelektual, yang merupakan hasil pemikiran, usaha dan karya seseorang yang dilindungi hukum sebagai harta kekayaan. Hak Cipta diatur dalam UU RI No.6 tahun 1982, Paten diatur dalam UU RI No.6 tahun 1989, Hak atas merek diatur dalam UU RI No.19 tahun 1992

Terhimpunnya hak cipta, paten dan merek dalam perundang-undangan akan memberi kemudahan dalam menemukan peraturan perundang-undangan dan memberi gambaran pesatnya perkembangan hukum di bidang Hak Milik Intelektual, yang merupakan hasil pemikiran, usaha dan karya seseorang yang dilindungi hukum sebagai harta kekayaan. Hak Cipta diatur dalam UU RI No.6 tahun 1982, Paten diatur dalam UU RI No.6 tahun 1989, Hak atas merek diatur dalam UU RI No.19 tahun 1992

Terhimpunnya hak cipta, paten dan merek dalam perundang-undangan akan memberi kemudahan dalam menemukan peraturan perundang-undangan dan memberi gambaran pesatnya perkembangan hukum di bidang Hak Milik Intelektual, yang merupakan hasil pemikiran, usaha dan karya seseorang yang dilindungi hukum sebagai harta kekayaan. Hak Cipta diatur dalam UU RI No.6 tahun 1982, Paten diatur dalam UU RI No.6 tahun 1989, Hak atas merek diatur dalam UU RI No.19 tahun 1992

Polisi, Jaksa, dan Hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakan keadilan ditanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh tehadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dlam hata rakyat Indonesia. Dalam buku ini, dimuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan dari periode tahun 1961 hingga tahun 2004 tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Polisi, Jaksa, dan Hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakan keadilan ditanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh tehadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dlam hata rakyat Indonesia. Dalam buku ini, dimuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan dari periode tahun 1961 hingga tahun 2004 tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Polisi, Jaksa, dan Hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakan keadilan ditanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh tehadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dlam hata rakyat Indonesia. Dalam buku ini, dimuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan dari periode tahun 1961 hingga tahun 2004 tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Polisi, Jaksa, dan Hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakan keadilan ditanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh tehadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dlam hata rakyat Indonesia. Dalam buku ini, dimuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan dari periode tahun 1961 hingga tahun 2004 tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Polisi, Jaksa, dan Hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakan keadilan ditanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh tehadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dlam hata rakyat Indonesia. Dalam buku ini, dimuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan dari periode tahun 1961 hingga tahun 2004 tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Polisi, Jaksa, dan Hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakan keadilan ditanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh tehadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dlam hata rakyat Indonesia. Dalam buku ini, dimuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan dari periode tahun 1961 hingga tahun 2004 tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan landasan hukum pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia. Berikut adalah poin-poin penting mengenai undang-undang tersebut

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak memiliki "pengarang" dalam arti penulis buku, melainkan disusun dan disahkan oleh lembaga negara. Secara hukum, pembentuk UU ini adalah: Pemerintah Republik Indonesia (Ekskutif): Diajukan oleh Presiden (saat itu Soeharto) dan disusun oleh tim teknis dari Departemen Agama serta Departemen Kehakiman. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) (Legislatif): Yang memberikan persetujuan bersama dalam sidang paripurna.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak memiliki "pengarang" dalam arti penulis buku, melainkan disusun dan disahkan oleh lembaga negara. Secara hukum, pembentuk UU ini adalah: Pemerintah Republik Indonesia (Ekskutif): Diajukan oleh Presiden (saat itu Soeharto) dan disusun oleh tim teknis dari Departemen Agama serta Departemen Kehakiman. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) (Legislatif): Yang memberikan persetujuan bersama dalam sidang paripurna.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak memiliki "pengarang" dalam arti penulis buku, melainkan disusun dan disahkan oleh lembaga negara. Secara hukum, pembentuk UU ini adalah: Pemerintah Republik Indonesia (Ekskutif): Diajukan oleh Presiden (saat itu Soeharto) dan disusun oleh tim teknis dari Departemen Agama serta Departemen Kehakiman. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) (Legislatif): Yang memberikan persetujuan bersama dalam sidang paripurna.