Dashboard UPT Perpustakaan

Wajah Deportan merupakan antologi puisi yang menghimpun karya 41 penulis muda Indonesia dari berbagai provinsi. Para penulisnya memiliki latar dan pengalaman daerah yang beragam, sehingga puisi-puisi dalam buku ini memperlihatkan beragam persoalan, pengalaman, serta cara pandang terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.

Peradilan merupakan wilayah multi-tafsir, yaitu wilayah di mana setiap orang yang terlibat di dalamnya mempunyai peran untuk membangun realitas peradilan. Dalam proses penafsiran itu situasi "chaos" tidak dapat dihindari, aturan perundang - undangan yang biasanya merupakan alat pengendali proses dalam kenyataannya lebih sering disimpangi bahkan ditinggalkan, sehingga yang dominan justru aturan main dari masing - masing si penafsir. Bagaimana peradilan menciptakan kontrol dalam proses pemeriksaan, serta bagaimana seharusnya masyarakat melakukan kontrol terhadap peradilan, sehingga peradilan menjadi birokrasi yang mempunyai akuntabilitas, adalah substansi utama buku ini.