Dashboard UPT Perpustakaan

Yield-Curve Dynamics examines both the advanced theory and practice of these state-of-the-art techniques. Topics include: single- and multi-factor models; applying yield-curve modelling to risk management; forecasting short-term interest rates; unique yield-curve volatility; and trading strategies for different yield-curve environments. This is an important and useful book for anyone involved in, or learning about, risk management, trading, research, options and exotic derivatives, fixed-income, or currency markets.

Buku ini berisi kumpulan surat dari anak-anak dan remaja kepada presiden, yang memuat berbagai pemikiran, harapan, pertanyaan, dan pandangan mereka mengenai kehidupan masyarakat, pendidikan, lingkungan, perdamaian, serta masa depan negara.

Buku ini menjelaskan terlebih dulu teori dan konsep kedaulatan negara dan yurisdiksi kriminal kemudian konsep tindak pidana siber yang terjadi baik nasional maupun international selanjutnya diuraikan menjadi imlikasi yurisdiksi kriminal tindak pidana siber terhadap tindak pidana formil khususnya terkait dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan alat bukti peranan ahli sumber daya dan sarana dan ketentuan yurisdiksi kriminal tindak pidana siber terakhir duraikan perbandingan pengaturan prinsip-prinsip yurisdiksi.

Buku ini menjelaskan terlebih dulu teori dan konsep kedaulatan negara dan yurisdiksi kriminal kemudian konsep tindak pidana siber yang terjadi baik nasional maupun international selanjutnya diuraikan menjadi imlikasi yurisdiksi kriminal tindak pidana siber terhadap tindak pidana formil khususnya terkait dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan alat bukti peranan ahli sumber daya dan sarana dan ketentuan yurisdiksi kriminal tindak pidana siber terakhir duraikan perbandingan pengaturan prinsip-prinsip yurisdiksi.

Buku ini menjelaskan terlebih dulu teori dan konsep kedaulatan negara dan yurisdiksi kriminal kemudian konsep tindak pidana siber yang terjadi baik nasional maupun international selanjutnya diuraikan menjadi imlikasi yurisdiksi kriminal tindak pidana siber terhadap tindak pidana formil khususnya terkait dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan alat bukti peranan ahli sumber daya dan sarana dan ketentuan yurisdiksi kriminal tindak pidana siber terakhir duraikan perbandingan pengaturan prinsip-prinsip yurisdiksi.

Buku ini menjelaskan terlebih dulu teori dan konsep kedaulatan negara dan yurisdiksi kriminal kemudian konsep tindak pidana siber yang terjadi baik nasional maupun international selanjutnya diuraikan menjadi imlikasi yurisdiksi kriminal tindak pidana siber terhadap tindak pidana formil khususnya terkait dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan alat bukti peranan ahli sumber daya dan sarana dan ketentuan yurisdiksi kriminal tindak pidana siber terakhir duraikan perbandingan pengaturan prinsip-prinsip yurisdiksi.

Buku ini menjelaskan terlebih dulu teori dan konsep kedaulatan negara dan yurisdiksi kriminal kemudian konsep tindak pidana siber yang terjadi baik nasional maupun international selanjutnya diuraikan menjadi imlikasi yurisdiksi kriminal tindak pidana siber terhadap tindak pidana formil khususnya terkait dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan alat bukti peranan ahli sumber daya dan sarana dan ketentuan yurisdiksi kriminal tindak pidana siber terakhir duraikan perbandingan pengaturan prinsip-prinsip yurisdiksi.

Buku ini menjelaskan terlebih dulu teori dan konsep kedaulatan negara dan yurisdiksi kriminal kemudian konsep tindak pidana siber yang terjadi baik nasional maupun international selanjutnya diuraikan menjadi imlikasi yurisdiksi kriminal tindak pidana siber terhadap tindak pidana formil khususnya terkait dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan alat bukti peranan ahli sumber daya dan sarana dan ketentuan yurisdiksi kriminal tindak pidana siber terakhir duraikan perbandingan pengaturan prinsip-prinsip yurisdiksi.

Buku ini menjelaskan terlebih dulu teori dan konsep kedaulatan negara dan yurisdiksi kriminal kemudian konsep tindak pidana siber yang terjadi baik nasional maupun international selanjutnya diuraikan menjadi imlikasi yurisdiksi kriminal tindak pidana siber terhadap tindak pidana formil khususnya terkait dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan alat bukti peranan ahli sumber daya dan sarana dan ketentuan yurisdiksi kriminal tindak pidana siber terakhir duraikan perbandingan pengaturan prinsip-prinsip yurisdiksi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI memberikan panduan tentang putusan-putusan Mahkamah Agung yang dianggap sebagai pedoman hukum (yurisprudensi) di Indonesia.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI memberikan panduan tentang putusan-putusan Mahkamah Agung yang dianggap sebagai pedoman hukum (yurisprudensi) di Indonesia.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI memberikan panduan tentang putusan-putusan Mahkamah Agung yang dianggap sebagai pedoman hukum (yurisprudensi) di Indonesia.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI memberikan panduan tentang putusan-putusan Mahkamah Agung yang dianggap sebagai pedoman hukum (yurisprudensi) di Indonesia.

Asal mula konsep zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), PPhipat Tangsubkul & Francis Lai mengatakan : "A precedent for extensive claims of jurisdiction was set by the 1945 Truman Proclamation, which declared that the United States had exlusive rights and control over the natural resources in its adjacent continental shelf......and the exclusive economic zone."(suatu preseden tentang tuntutan perluasan juridiksi timbul akibat adanya Proklamasi Truman 1945 yang menyatakan bahwa AS memiliki hak ekslusif dan pengawasan atas sumber daya alam dalam Landasan Kontinen dan ZEE yang berdekatan).

Asal mula konsep zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), PPhipat Tangsubkul & Francis Lai mengatakan : "A precedent for extensive claims of jurisdiction was set by the 1945 Truman Proclamation, which declared that the United States had exlusive rights and control over the natural resources in its adjacent continental shelf......and the exclusive economic zone."(suatu preseden tentang tuntutan perluasan juridiksi timbul akibat adanya Proklamasi Truman 1945 yang menyatakan bahwa AS memiliki hak ekslusif dan pengawasan atas sumber daya alam dalam Landasan Kontinen dan ZEE yang berdekatan).