Dashboard UPT Perpustakaan

dikatakan dalam teori dan praktek, dengan pengertian bahwa disamping mengemukakan teori-teor hukum yang penulis ketahui, juga megemukakan pengalaman praktek hukum ketika penulis menjabat panitera mahkamah militer, mahkamah militer tinggi kemudian terakhir sebagai Oditur Militer (Jaksa Militer). Berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam praktek itulah mendorong penulis untuk menyusun buku ini. Oleh karena itu buku ini dapat digunakan baik penegak hukum dalam praktek, maupun para mahasiswa yang sedang belajar hukum.

dikatakan dalam teori dan praktek, dengan pengertian bahwa disamping mengemukakan teori-teor hukum yang penulis ketahui, juga megemukakan pengalaman praktek hukum ketika penulis menjabat panitera mahkamah militer, mahkamah militer tinggi kemudian terakhir sebagai Oditur Militer (Jaksa Militer). Berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam praktek itulah mendorong penulis untuk menyusun buku ini. Oleh karena itu buku ini dapat digunakan baik penegak hukum dalam praktek, maupun para mahasiswa yang sedang belajar hukum.

dikatakan dalam teori dan praktek, dengan pengertian bahwa disamping mengemukakan teori-teor hukum yang penulis ketahui, juga megemukakan pengalaman praktek hukum ketika penulis menjabat panitera mahkamah militer, mahkamah militer tinggi kemudian terakhir sebagai Oditur Militer (Jaksa Militer). Berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam praktek itulah mendorong penulis untuk menyusun buku ini. Oleh karena itu buku ini dapat digunakan baik penegak hukum dalam praktek, maupun para mahasiswa yang sedang belajar hukum.

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum pidana di Indonesia dengan berbagai latar belakangnya yang didukung oleh berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas dan juga menjelaskan secara detail tentang hukum pidana.

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum pidana di Indonesia dengan berbagai latar belakangnya yang didukung oleh berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas dan juga menjelaskan secara detail tentang hukum pidana.

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum pidana di Indonesia dengan berbagai latar belakangnya yang didukung oleh berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas dan juga menjelaskan secara detail tentang hukum pidana.

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum pidana di Indonesia dengan berbagai latar belakangnya yang didukung oleh berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas dan juga menjelaskan secara detail tentang hukum pidana.

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum pidana di Indonesia dengan berbagai latar belakangnya yang didukung oleh berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas dan juga menjelaskan secara detail tentang hukum pidana.

Buku "Hukum Acara Pidana Indonesia" karya Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. merupakan referensi fundamental bagi praktisi dan mahasiswa hukum di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan hukum terbaru hingga awal tahun 2026, berikut adalah poin-poin penting dalam Edisi Revisi tersebut:
1. Landasan Hukum Utama
Meskipun KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) masih menjadi dasar utama, edisi revisi kini mengintegrasikan perubahan paradigma yang dibawa oleh KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku efektif di tahun 2026.
2. Pembaruan Signifikan dalam Edisi Revisi:
Restorative Justice (Keadilan Restoratif): Pembahasan lebih mendalam mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang kini telah diformalisasi dalam regulasi Kejaksaan dan Kepolisian.
Digital Evidence (Bukti Elektronik): Perluasan bab mengenai alat bukti yang menyesuaikan dengan UU ITE terbaru, mencakup validitas informasi elektronik dalam persidangan.

Buku "Hukum Acara Pidana Indonesia" karya Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. merupakan referensi fundamental bagi praktisi dan mahasiswa hukum di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan hukum terbaru hingga awal tahun 2026, berikut adalah poin-poin penting dalam Edisi Revisi tersebut:
1. Landasan Hukum Utama
Meskipun KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) masih menjadi dasar utama, edisi revisi kini mengintegrasikan perubahan paradigma yang dibawa oleh KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku efektif di tahun 2026.
2. Pembaruan Signifikan dalam Edisi Revisi:
Restorative Justice (Keadilan Restoratif): Pembahasan lebih mendalam mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang kini telah diformalisasi dalam regulasi Kejaksaan dan Kepolisian.
Digital Evidence (Bukti Elektronik): Perluasan bab mengenai alat bukti yang menyesuaikan dengan UU ITE terbaru, mencakup validitas informasi elektronik dalam persidangan.

Buku "Hukum Acara Pidana Indonesia" karya Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. merupakan referensi fundamental bagi praktisi dan mahasiswa hukum di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan hukum terbaru hingga awal tahun 2026, berikut adalah poin-poin penting dalam Edisi Revisi tersebut:
1. Landasan Hukum Utama
Meskipun KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) masih menjadi dasar utama, edisi revisi kini mengintegrasikan perubahan paradigma yang dibawa oleh KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku efektif di tahun 2026.
2. Pembaruan Signifikan dalam Edisi Revisi:
Restorative Justice (Keadilan Restoratif): Pembahasan lebih mendalam mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang kini telah diformalisasi dalam regulasi Kejaksaan dan Kepolisian.
Digital Evidence (Bukti Elektronik): Perluasan bab mengenai alat bukti yang menyesuaikan dengan UU ITE terbaru, mencakup validitas informasi elektronik dalam persidangan.

Buku ini mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuuntutan (pra-penuntutan dan penghentian penuntutan), tingkat persidangan (sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan kebijakan penghukum), serta pada tingkat eksekusi (batas waktu eksekusi putusan pengadilan, eksekusi pidana denda dan uang pengganti, salinan putusan pengadilan, pengembalian kerugian keuangan negara).

Buku ini mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuuntutan (pra-penuntutan dan penghentian penuntutan), tingkat persidangan (sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan kebijakan penghukum), serta pada tingkat eksekusi (batas waktu eksekusi putusan pengadilan, eksekusi pidana denda dan uang pengganti, salinan putusan pengadilan, pengembalian kerugian keuangan negara).

Buku ini mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuuntutan (pra-penuntutan dan penghentian penuntutan), tingkat persidangan (sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan kebijakan penghukum), serta pada tingkat eksekusi (batas waktu eksekusi putusan pengadilan, eksekusi pidana denda dan uang pengganti, salinan putusan pengadilan, pengembalian kerugian keuangan negara).

Buku ini mengkaji beberapa ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi kendala berikut gagasan-gagasan yuridis yang progresif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penghentian penyidikan), tingkat penuuntutan (pra-penuntutan dan penghentian penuntutan), tingkat persidangan (sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan kebijakan penghukum), serta pada tingkat eksekusi (batas waktu eksekusi putusan pengadilan, eksekusi pidana denda dan uang pengganti, salinan putusan pengadilan, pengembalian kerugian keuangan negara).